Kasus dugaan pelecehan terhadap seorang Asisten Rumah Tangga (ART) berusia 25 tahun yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) kini menjadi sorotan tajam publik. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Hersal Febrian, alumni IPMI-TU Gorontalo, yang menyerukan penanganan serius dan transparan dari aparat hukum dan lembaga terkait.
Hersal Febrian menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional tanpa adanya intervensi kepentingan politik. Ia juga mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Tojo Una-Una untuk segera melakukan pemeriksaan etik terhadap anggota legislatif yang diduga terlibat, serta memberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah.
Desakan Penanganan Cepat dan Transparan
Dalam pernyataannya kepada media, Hersal Febrian meminta Kepolisian Resor (Polres) Touna untuk memproses laporan dugaan pelecehan ini secara profesional dan terbuka. “Kami mendesak kepolisian untuk secepatnya memproses kasus ini. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena terduga pelaku memiliki jabatan strategis,” ujarnya tegas pada Minggu, 15 Desember 2025.
BK DPRD Diminta Beri Sanksi Tegas
Selain itu, Hersal menyoroti peran Badan Kehormatan DPRD Tojo Una-Una dalam menangani kasus ini. Ia menekankan bahwa BK harus bertindak cepat dan objektif dalam melakukan pemeriksaan etik. “Jika terbukti melakukan pelanggaran berat dan mencoreng marwah lembaga, maka harus dipecat tanpa kompromi,” katanya.
Detail Kasus dan Proses Hukum
Kasus dugaan pelecehan ini terjadi di rumah jabatan oknum anggota DPRD Touna dan dilaporkan oleh korban ke Polres Touna pada Kamis, 11 Desember 2025. Laporan polisi tercatat dengan Nomor LP/B/342/XII/2025/SPKT/POLRES TOJO UNA-UNA dan kini ditangani oleh aparat kepolisian.
Oknum anggota DPRD yang diduga terlibat berinisial RP dan memiliki posisi strategis di lembaga legislatif Kabupaten Tojo Una-Una.
Ujian Integritas Lembaga dan Perlindungan Perempuan
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan integritas DPRD Tojo Una-Una. Terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan penanganan kasus kekerasan seksual, masyarakat menuntut transparansi dan keadilan yang tegas tanpa pandang bulu.
